NEWS SIBU – Polemik terkait Perpol 17 Kementerian kembali mencuat ke ruang publik. Peraturan Kepolisian yang membuka peluang penempatan anggota Polri di 17 kementerian dan lembaga menuai berbagai tanggapan. Sejumlah pihak mempertanyakan kesesuaiannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait netralitas dan peran aparat kepolisian.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/gorontalo/foto/bank/originals/DESAK-KAPOLRI-Direktur-Eksekutif-Lingkar-Madani-Lima-Indonesia.jpg)
Menanggapi polemik tersebut, pakar hukum tata negara Haidar menegaskan bahwa Perpol 17 Kementerian tidak bertentangan dengan putusan MK. Ia menjelaskan bahwa putusan MK mengatur prinsip dasar pemisahan fungsi dan kewenangan, bukan melarang secara mutlak penugasan anggota Polri di kementerian atau lembaga tertentu.
Baca Juga : Dilarang MK, Polri Malah Buka Jalan Polisi Menjabat di 17 Instansi
Haidar menilai penempatan anggota Polri di kementerian memiliki dasar hukum yang jelas selama tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. Ia menekankan bahwa penugasan tersebut bersifat fungsional dan administratif, bukan bentuk intervensi kepolisian terhadap kewenangan sipil. Dengan demikian, Perpol tersebut masih sejalan dengan prinsip negara hukum.
Lebih lanjut, Haidar menjelaskan bahwa regulasi ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya di bidang keamanan, penegakan hukum, dan pelayanan publik. Menurutnya, keberadaan anggota Polri di kementerian tertentu justru dapat meningkatkan efektivitas kerja dan mempercepat pengambilan keputusan strategis.
Meski demikian, Haidar mengingatkan pentingnya pengawasan ketat dalam implementasi. Ia meminta pemerintah dan pimpinan Polri memastikan setiap penugasan memiliki batasan kewenangan yang jelas. Pengawasan ini diperlukan agar prinsip profesionalisme dan netralitas aparat tetap terjaga.
Di sisi lain, diskursus publik mengenai peran Polri di ranah sipil dinilai sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Haidar mendorong masyarakat untuk melihat kebijakan ini secara objektif dan berbasis hukum. Menurutnya, selama regulasi berjalan transparan dan akuntabel, Perpol 17 Kementerian tidak akan menimbulkan konflik konstitusional maupun pertentangan dengan putusan MK.
