News Sibu — Isu otonomi untuk Sabah dan Sarawak kembali menjadi sorotan politik nasional Malaysia. Menjelang akhir 2025, semakin banyak pihak menilai bahwa perjuangan kedua negara bagian di Borneo ini untuk memperoleh kuasa lebih besar dalam urusan pemerintahan dan ekonomi menunjukkan tanda-tanda semakin menguat.
Sabah dan Sarawak sejak lama memiliki posisi unik dalam federasi Malaysia. Kedua wilayah ini bergabung pada 1963 dengan sejumlah perjanjian khusus, termasuk Perjanjian Malaysia 1963 (MA63) yang menjanjikan hak-hak tertentu. Namun, hingga kini masih banyak tuntutan yang dianggap belum sepenuhnya terealisasi.
Baca Juga : Sarawak working on master plan for managing solid, scheduled wastes
Otonomi dalam Fokus Nasional
Pengamat politik menilai bahwa desakan otonomi Sabah dan Sarawak saat ini bukan sekadar retorika politik, melainkan agenda serius yang mendapat dukungan luas, baik dari elit politik lokal maupun masyarakat. Beberapa isu utama yang terus diperjuangkan meliputi:
-
Hak hasil sumber alam, terutama minyak dan gas, agar lebih banyak keuntungan kembali ke wilayah.
-
Kuasa pendidikan dan kesehatan, untuk memastikan kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.
-
Pembangunan infrastruktur, yang dinilai masih tertinggal dibanding Semenanjung Malaysia.
Menurut Dr. Ahmad Firdaus, analis politik Universiti Malaysia Sabah, perjuangan otonomi kini lebih terstruktur. “Sabah dan Sarawak semakin berani menegosiasikan hak mereka di meja nasional. Ini momentum yang tak boleh diabaikan pemerintah pusat,” jelasnya.
Dukungan Generasi Muda
Menariknya, perjuangan otonomi kini banyak digerakkan oleh generasi muda, termasuk akademisi, aktivis, dan pemimpin masyarakat. Media sosial menjadi ruang utama menyuarakan aspirasi, dengan kampanye digital yang menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan pembangunan.
“Anak muda Sabah dan Sarawak semakin sadar bahwa masa depan wilayah mereka ditentukan oleh seberapa besar otonomi yang bisa diperoleh,” ujar seorang aktivis mahasiswa di Kuching.
Respons Pemerintah Pusat
Pemerintah Malaysia dalam beberapa tahun terakhir telah mengambil sejumlah langkah, termasuk pembentukan komite khusus implementasi MA63 serta penyaluran dana pembangunan yang lebih besar. Namun, banyak pihak di Sabah dan Sarawak menilai langkah itu masih belum cukup.
Perdana Menteri Malaysia menyatakan pemerintah pusat tetap berkomitmen memperkuat hubungan dengan Sabah dan Sarawak. Namun, ia juga mengingatkan bahwa proses menuju otonomi penuh membutuhkan negosiasi yang matang agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan antarwilayah.
Implikasi Politik dan Ekonomi
Perjuangan otonomi ini berimplikasi besar terhadap peta politik Malaysia. Dukungan dari Sabah dan Sarawak sering kali menjadi penentu dalam membentuk pemerintahan di tingkat federal. Dengan semakin kuatnya posisi tawar, kedua wilayah ini berpotensi memengaruhi arah kebijakan nasional.
Dari sisi ekonomi, keberhasilan Sabah dan Sarawak memperoleh otonomi lebih besar diyakini akan mempercepat pembangunan infrastruktur, memperbaiki layanan publik, serta mengurangi kesenjangan dengan wilayah Semenanjung.
Harapan ke Depan
Perjuangan Sabah dan Sarawak untuk otonomi lebih besar tampaknya tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Dengan dukungan masyarakat yang semakin solid dan posisi politik yang strategis, tuntutan ini semakin sulit diabaikan.
Analisis menunjukkan, keberhasilan perjuangan ini sangat ditentukan oleh kemauan politik pemerintah pusat, kekompakan elit lokal, serta konsistensi masyarakat dalam menyuarakan hak-haknya. Tahun 2025 bisa menjadi momentum penting bagi Sabah dan Sarawak dalam mempertegas kedudukan mereka dalam federasi Malaysia.
