NEWS SIBU – Sejak Perjanjian Malaysia 1963 (Malaysia Agreement 1963 atau MA63), Sabah dan Sarawak memiliki status khusus dalam federasi Malaysia, termasuk beberapa hak istimewa di aspek legislatif, administratif, dan pengelolaan sumber daya alam yang belum sepenuhnya dinikmati negara bagian lain.
Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi pemerintahan federal dan negara-negara bagian karena beberapa tuntutan di bawah MA63 sudah mulai mendapatkan tanggapan nyata: pemberian grant interim khusus untuk Sabah dan Sarawak diperbesar, beberapa klaim status administratif dan regulasi mulai dibahas, dan proposal perubahan dalam pembagian daftar konstitusi (List I, List II, List III) juga diangkat untuk negosiasi.
Negara Bagian Lain Bergabung: “Growing Appeal”
Dilaporkan bahwa partai politik, organisasi masyarakat, dan beberapa pemerintah negara bagian di Semenanjung Malaysia kini menunjukkan dukungan yang makin kuat untuk ikut dalam dorongan kewenangan yang lebih besar, serupa dengan Sabah dan Sarawak. Salah satu contoh adalah pendirian komite legislatif negara bagian tentang hubungan federal-negara bagian di Penang, yang mendesak desentralisasi kekuasaan.
Menteri Besar Terengganu juga mendorong model fiscal federalism supaya negara bagian dapat menangani prioritas pembangunan mereka sendiri dengan pendanaan dan otoritas yang lebih langsung, tanpa birokrasi federal yang panjang.
Upaya Pemerintah Federal & Respon
Pemerintah di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sudah menyatakan komitmen untuk mendengarkan kebutuhan negara bagian dalam Perencanaan Malaysia ke-13 (13MP). Pemerintah federal menyebut bahwa proyek-proyek di negara bagian tidak bisa hanya ditetapkan secara sepihak dari Putrajaya; negara bagian harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan alokasi proyek dan dana pembangunan.
Misalnya, selama pertemuan MTPMA63 (Majlis Tindakan Pelaksanaan Malaysia Agreement 1963), sejumlah klaim yang diajukan oleh Sabah dan Sarawak berhasil diselesaikan, sedangkan klaim lainnya masih ditelaah oleh komite teknik.
Tantangan & Hambatan
Meskipun “growing appeal” ini menarik, ada beberapa hambatan yang perlu diatasi:
-
Pertimbangan konstitusional: Perubahan kewenangan negara bagian memerlukan amandemen konstitusi atau revisi daftar konstitusi (Constitution’s Ninth Schedule) yang melibatkan persetujuan banyak pihak.
-
Ketidakpastian politik: Beberapa negara bagian mungkin keberatan karena takut kehilangan pengaruh atau harus berbagi pendapatan jika kewenangan itu diberikan. Resolusi hukum dan politik harus melalui proses yang rumit.
-
Perbedaan kapasitas antar negara bagian: Negara bagian dengan ekonomi lebih kecil mungkin kekurangan sumber daya atau kapasitas teknis dalam mengelola tugas-tugas tambahan jika diberikan.
-
Birokrasi dan koordinasi antara pemerintah federal dan negara bagian juga menjadi tantangan, terutama dalam hal implementasi kebijakan, kontrol, dan akuntabilitas.
Potensi Manfaat & Kesimpulan
Jika berhasil, desentralisasi dan desakan untuk kewenangan negara bagian ini bisa membawa beberapa manfaat:
-
Pembangunan daerah yang lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
-
Pengelolaan sumber daya alam dan pendapatan lokal secara lebih adil.
-
Peningkatan efisiensi pemerintahan dan transparansi, karena negara bagian akan lebih dekat dengan masyarakat.
-
Penguatan identitas lokal dan kepercayaan publik terhadap sistem federasi.
Namun, keberhasilan usaha ini sangat bergantung pada niat baik serta kemampuan institusi baik di tingkat federal maupun negara bagian untuk bernegosiasi, melakukan reformasi hukum, dan menetapkan kerangka kerja pelaksanaan yang jelas. Dukungan negara bagian selain Sabah dan Sarawak menjadi kunci — bukan hanya sebagai tuntutan simbolis, tetapi sebagai bagian dari reformasi federasi Malaysia secara keseluruhan.
