NEWS SIBU – KP2MI Polres Dumai berhasil menggagalkan pemberangkatan 26 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia. Aparat menindak tegas penyelenggaraan keberangkatan yang tidak sesuai prosedur resmi dan berpotensi membahayakan keselamatan para calon PMI. Langkah ini menunjukkan koordinasi efektif antara kepolisian dan instansi terkait dalam pengawasan tenaga kerja migran.
Pihak kepolisian bersama KP2MI mendeteksi keberangkatan ilegal tersebut melalui pengawasan rutin. Petugas menghentikan proses keberangkatan di terminal dan memeriksa dokumen CPMI. Hasil pengecekan menunjukkan sebagian calon PMI belum memiliki izin resmi dan tidak melalui jalur legal. Aparat kemudian menyita dokumen dan membimbing calon PMI untuk mengikuti prosedur resmi.
Baca Juga : Tim Gabungan Gagalkan Penyelundupan 25 Ton Pasir Timah ke Malaysia
Kepala KP2MI menekankan bahwa setiap calon PMI wajib mematuhi aturan pemerintah sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Ia menegaskan bahwa keberangkatan ilegal menimbulkan risiko besar, termasuk eksploitasi dan penyalahgunaan tenaga kerja. Dengan tindakan tegas ini, KP2MI dan Polres Dumai berharap memberikan efek jera bagi pihak yang mencoba memberangkatkan PMI secara ilegal.
Selain itu, aparat juga memberikan pendampingan kepada 26 calon PMI tersebut. Mereka mendapat arahan mengenai prosedur resmi, hak dan kewajiban sebagai pekerja migran, serta jalur legal yang aman untuk bekerja di Malaysia. Pendampingan ini bertujuan memastikan keselamatan, perlindungan hukum, dan kesejahteraan para CPMI.
Masyarakat dan keluarga calon PMI menyambut baik langkah KP2MI Polres Dumai. Mereka menilai pengawasan yang ketat mampu melindungi warganya dari risiko penyalagunaan tenaga kerja. Aparat juga mengimbau seluruh pihak untuk memprioritaskan jalur resmi dan melaporkan praktik pemberangkatan ilegal.
Kasus ini menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah, kepolisian, dan lembaga terkait dalam mengawasi keberangkatan pekerja migran. Dengan langkah tegas KP2MI Polres Dumai, keselamatan dan hak calon PMI tetap menjadi prioritas utama, sekaligus menekan praktik ilegal yang merugikan bangsa.
