NEWS SIBU — Pemerintah melalui Sekretariat Negara memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan sepuluh tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional tahun 2025, termasuk mantan Presiden Soeharto. Pengumuman resmi dijadwalkan dilakukan di Istana Negara, Jumat (11/11/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional.
Soeharto Masuk Daftar Penerima Gelar
Kepala Sekretariat Presiden, Heri Widodo, membenarkan bahwa nama Soeharto masuk dalam daftar penerima gelar tahun ini. Menurutnya, keputusan itu diambil setelah melalui proses panjang dan pertimbangan mendalam dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Baca Juga : Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional ke 10 Tokoh: Gus Dur, Soeharto, hingga Marsinah
“Presiden telah menyetujui sepuluh nama penerima gelar Pahlawan Nasional tahun 2025, salah satunya Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Keputusan ini sudah melalui tahapan verifikasi sejarah dan masukan dari berbagai pihak,” ujar Heri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/11/2025).
Heri menambahkan, pemberian gelar kepada Soeharto bukan semata karena jasa politiknya, tetapi juga kontribusinya dalam stabilitas pembangunan dan ekonomi nasional selama masa pemerintahannya.
Proses Seleksi Ketat dan Berlapis
Menurut Heri, pengusulan gelar Pahlawan Nasional dilakukan secara berlapis. Nama-nama calon pahlawan diusulkan oleh pemerintah daerah, kemudian diverifikasi oleh Kementerian Sosial, dan akhirnya dinilai oleh dewan khusus sebelum diajukan kepada presiden.
“Setiap nama yang lolos sudah melewati kajian akademik, historis, dan moral. Presiden hanya memutuskan setelah mendapat rekomendasi final dari dewan kehormatan,” jelasnya.
Selain Soeharto, sejumlah tokoh lain yang disebut kuat masuk daftar penerima gelar tahun ini berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pejuang kemerdekaan, ulama, dan tokoh pendidikan.
Respons Publik dan Pengamat
Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional disebut memicu pro dan kontra di masyarakat. Sebagian pihak menilai langkah ini sebagai bentuk penghargaan terhadap jasanya dalam membangun Indonesia pasca-1966, sementara yang lain mengingatkan agar sejarah kelam masa pemerintahannya tetap dijadikan pelajaran.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Laila Rahmadani, mengatakan bahwa keputusan ini menunjukkan adanya upaya rekonsiliasi sejarah. “Pemberian gelar ini bisa menjadi simbol bahwa bangsa sedang berusaha berdamai dengan masa lalunya, tanpa menghapus catatan sejarah yang ada,” ujarnya.
Upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional rencananya akan digelar di Istana Negara, dihadiri oleh keluarga penerima, pejabat negara, dan tokoh masyarakat.
