NEWS SIBU — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese telah mencapai kesepakatan prinsip terkait perjanjian keamanan baru antara kedua negara. Penandatanganan resmi rencananya akan dilakukan pada Januari 2026 di Canberra, Australia.
Kesepakatan ini menandai babak baru dalam hubungan pertahanan dan keamanan Indonesia-Australia, yang mencakup kerja sama di bidang intelijen, keamanan siber, latihan militer bersama, serta penanggulangan kejahatan lintas batas.
Baca Juga : Deal! Prabowo Sepakat Teken Perjanjian Keamanan Baru dengan Australia
Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menyebut perjanjian tersebut sebagai wujud komitmen kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. “Indonesia dan Australia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kawasan tetap damai, aman, dan stabil. Kerja sama ini akan memperkuat saling percaya,” ujar Prabowo di Jakarta, Kamis (13/11/2025).
Kerja Sama Strategis di Tengah Dinamika Kawasan
Sumber di Kementerian Luar Negeri RI menyebutkan, perjanjian ini akan menjadi yang paling komprehensif dalam sejarah hubungan kedua negara. Selain sektor pertahanan, juga akan dibahas peningkatan kolaborasi di bidang keamanan maritim, pertukaran informasi intelijen, dan teknologi pertahanan.
PM Australia Anthony Albanese menyambut baik langkah ini. Dalam keterangan tertulisnya, ia menegaskan pentingnya kemitraan strategis dengan Indonesia di tengah dinamika geopolitik Asia-Pasifik. “Australia dan Indonesia adalah tetangga sekaligus mitra penting. Kami berkomitmen membangun keamanan bersama yang berbasis saling menghormati,” kata Albanese.
Tanggapan Pengamat dan Harapan ke Depan
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Dr. Lili Ramadhani, menilai kesepakatan ini sebagai sinyal positif terhadap stabilitas kawasan. “Perjanjian keamanan ini menunjukkan kepercayaan yang semakin kuat antara Jakarta dan Canberra, terutama setelah beberapa tahun sempat diwarnai ketegangan diplomatik,” ujarnya.
Ia menambahkan, perjanjian tersebut juga berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama pertahanan regional, terutama dalam menghadapi tantangan keamanan maritim dan ancaman siber.
Penandatanganan resmi dijadwalkan berlangsung pada awal Januari 2026 di Canberra, disertai forum tingkat tinggi antara pejabat pertahanan dan luar negeri kedua negara.
